Tribratanews.com – Jumat (3/2), Wakapolda Sulsel, Brigjen Pol. Gatot Eddi Pramono menghadiri acara Diskusi Publik Sosialisasi Hasil Survey Persepsi Orang Muda Dan Pemetaan Internet – Sosial Media Tentang Radikalisme Ekstremisme di Indonesia, kegiatan ini dilaksanakan oleh Jaringan Gusdurian di Auditorium KH. Muhammad Ramly Kampus Fakultas Teknik Industri Universitas Muslim Indonesia, Makassar.

Dalam diskusi ini juga mengundang pemateri dari Pemkot Makassar, dan dihadiri langsung oleh anak sulung dari Alm. Dr. K. H. Abdulrahman Wahid sekaligus Koordinator Gusdurian Ibu Alissa Wahid, Wakil Walikota Makassar Dr. Syamsu Rizal MI, S.Sos. M. Si., serta pemerhati Gusdurian dan Mahasiswa UMI.

Toleransi antarumat beragama di Indonesia selama ini menjadi percontohan bagi banyak negara di dunia, namun isu intoleran dan radikalisme justru menguat di media sosial.

Alissa Wahid, Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia, mengatakan intoleransi di Indonesia menjadi sorotan dunia karena berpengaruh pada perdamaian global.

Sedikit banyak, pola-pola ini sudah terjadi di Indonesia, kata Alissa. Jadi, ada semacam penyakit menular yang disebut Alissa sebagai (mayoritarianisme). Yakni, masyarakat mayoritas yang senantiasa merasa terancam oleh kelompok yang lebih kecil.

Dari sinilah muncul intoleransi yang kemudian berkembang menjadi radikalisme. Terorisme itu menyerang orang lain di luar kelompoknya, sedangkan radikalisme itu mengisolasi sebuah kelompok dalam kehidupan sosial, jelas Alissa.

Wakapolda Sulsel juga berikan sambutan dalam diskusi publik tersebut. dalam sambutannya, Gatot memyampaikan bahwa nilai-nilai kebhinnekaan masih menjadi faktor utama yang membuat anak muda bangga akan Indonesia dan pemersatu generasi muda, pemahaman Kebhinekaan adalah solusi dalam mengatasi permasalahan Radikalisme dan Ekstrimisme yang ada di tanah air, dan yang menjadi senjata untuk galakkan Bhineka adalah para pemuda sebagai penerus bangsa. Ujar Gatot.

Penegak hukum tidak boleh gampang bertindak. Misalnya, kalau ada ormas yang melakukan gerakan meresahkan, polisi hendaknya langsung mengambil tindakan. Jadi, tidak boleh lagi ada aparat loyo atau tidak mau menindak, tegasnya.

Dalam diskusi itu, Pemkot Makassar dalam hal ini Wakil Walikota yang hadir pada diskusi tersebut juga setuju memerangi intoleransi dan radikalisme. Salah satu caranya dengan sebisanya menekan kecemburuan sosial dan memeratakan pembangunan.